Komisi I Panggil Facebook Guna Telusuri Penyalahgunaan Data
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Satya Widya Yudha (F-PG)/Foto:Jaka/Iw
Komisi I DPR RI akan memanggil Perwakilan Facebook (FB) Indonesia. Pemanggilan ini guna menelusuri penyalahgunaan data privasi para pengguna Facebook di Indonesia. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Satya Widya Yudha mengatakan, agenda pemanggilan Facebook dimaksudkan untuk meminta klarifikasi kebocoran data yang dilakukan oleh Cambridge Analytica (CA).
“Kita akan tanya apakah dia (Facebook) bisa me-recover atau data satu juta pengguna dari Indonesia itu dimanfaatkan untuk apa? Kalau belum dimanfaatkan, itu sebetulnya belum ada kerugian, hanya bocor, baru masuk ke Cambridge Analytica," papar Satya kepada awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4/2018).
Cambridge Analytica (CA) adalah konsultan politik yang membantu kampanye pemenangan Donald Trump pada Pilpres AS 2016 lalu. Sebanyak 87 juta data pengguna Facebook global dicuri, 1 juta di antaranya berasal dari Indonesia. Satya menyampaikan ada beberapa poin yang hendak didalami Komisi I dari Facebook.
Komisi I ingin memastikan seberapa masif dampak buruk yang diterima pengguna Facebook Indonesia atas insiden CA. “Kami (akan) menanyakan apakah Facebook bisa memperbaiki ini, lalu data pengguna dimanfaatkan untuk apa,” imbuh politisi Partai Golkar itu.
Satya belum bisa dipastikan apakah kasus ini akan berujung ke pemblokiran Facebook di Indonesia atau tidak. Namun prinsipnya Komisi I memberikan dukungan pemerintah untuk bersikap tegas, tetapi harus melalui berbagai pertimbangan. “Yang utama harus dipertegas dulu data pengguna Indonesia sudah ada penyalahgunaan atau tidak,” tandasnya.
Selain itu, Satya juga akan meminta penjelasan kepada Facebook, apakah CA ini ada kaitannya atau tidak dengan lembaga survei di Indonesia. “Kalau belum, kita minta dilindungi untuk yang satu juta itu, karena kita tidak punya pilihan lain. Beda kalau China yang punya pengganti Facebook, kalau berhenti bisa pindah ke yang lain. Makanya, kita ingin lihat misused atau tidak data yang ada di Indonesia,” jelasnya. (eko/sf)
